SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

            Memasuki tahun 2018, suhu politik mulai menghangat. Dapat dipastikan akan terjadi persaingan yang sengit antar pasangan calon pada pilkada serentak 2018. Menurut data dari KPU RI, ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2018. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pilkada serentak 2018 hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyentuh angka 160 juta jiwa, yang sebagiannya adalah pemilih pemula usia Sekolah Menengah Atas (SMA).

Baca juga : 

Mengapa Banyak Guru Indonesia Mengidap Penyakit Diabetes?

Penyebab dan Akibat Keberagaman Sosial di Indonesia

Komik Sebagai Media Pembelajaran
Cara Membuat Nomor Halaman yang Berbeda dalam Satu File Word               

            Minimnya pemahaman politik pada pemilih pemula dan kurangnya sosialisasi politik berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi politiknya, sehingga akan meningkatnya angka golput. Selain itu, minimnya pemahaman politik juga meningkatkan potensi pemilih pemula menjadi korban politik. Guru yang juga merupakan orang tua siswa di sekolah memiliki peran sangat penting dalam hal pendidikan politik agar siswa SMA yang masuk dalam kelompok pemilih pemula dapat terhindar dari menjadi korban politik dan golput.

            Pentingnya pendidikan politik pemula merupakan upaya membangun kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat berpikir secara rasional dalam pengambilan keputusan dan penggunaan hak politik secara sadar dan rasional. Dalam prakteknya guru hendaknya menyampaikan pada pemilih pemula untuk mengenal para calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas sebagai tokoh tapi juga memiliki visi dan misi dalam memajukan pembangunan di daerahnya. Tentunya guru harus bersifat netral tanpa harus mengunggulkan pasangan calon yang satu dan merendahkan pasangan calon yang lainnya.

            Mengingat rata-rata siswa SMA berada di sekolah selama delapan jam, maka waktu sosialisasi di sekolah merupakan waktu yang sangat strategis untuk dilakukan. Sosialisasi di sekolah tentu tidak harus dilaksanakan pada waktu khusus dengan mengundang narasumber, tetapi juga bisa dilakukan di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menyelipkan pendidikan politik pada mata pelajaran yang diampu guru yang bersangkutan. Tentu tugas sosialisai bukan harus dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karena setiap guru berhak dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan sosialisasi politik tersebut.

            Pendidikan politik pada pemilih pemula melalui sosialisasi di lingkungan sekolah sangatlah tepat dilakukan pada tahun politik seperti saat ini. Peran guru dalam melakukan sosialisasi ini juga sangat sentral agar para siswa sebagai pemilih pemula paham akan hak politiknya serta terhindar dari sikap apatis terhadap pemrintah yang menjurus ke golput. Pengenalan calon pemimpin dengan visi dan misinya juga sangat penting agar para pemilih pemula dapat memilih pemimpin yang tepat untuk kemajuan daerahnya. Selain itu, pemilih pemula yang merupakan pemuda penuh semangat yang biasanya mudah terpancing emosi juga harus diberi pengertian untuk menerima kekalahan dari calon yang didukungnya dan terus mendukung dan mengawasi program dan janji kampanye dari pasangan calon terpilih.